Arsip Blog

PNPM-MD: MDST DESA MAYUNGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO

PNPM-MD KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

LOGO PNPM-MD (BULETIN)

Musyawarah Desa Serah Terima kegiatan Sarana Prasarana Rabat Beton PNPM TA 2009 yang seharusnya sudah diadakan pada bulan Desember 2009 baru diadakan oleh Desa Mayungsari Kecamatan Bener Kab. Purworejo, pada tanggal 04 Februari 2010. MDST tersebut sebetulnya sudah dilangsungkan setelah SARPRAS PNPM MD terealisasi 100%, namun karena ada beberapa hal yang mengakibatkan MDST tersebut tertunda.
Melihat dari kegiatan yang dilaksanakan olek TPK Desa SarPras tersebut sudah berhasil dilaksanakan, namun hanya ada beberapa material yang kurang mendukung sehingga sarpras tersebut agak sedikit tersendat realisasinya. hal ini dapat dijadikan Tolok Ukur bagi kegiatan sarpras 2010 yang mana desa harus benar2 jeli dan berani di dalam menentukan kualitas bahan.
desa maupun masyarakat seharusnya lebih jeli di dalam memilih material, karena sarpras tersebut nantinya yang menikmati juga desa dan masyarakat juga. jangan sampai menerima material yang jelek kualitasnya.
1 hal yang paling mencolok yang terjadi di Desa ini adalah penggunaan pasir yang kurang memenuhi standar yang mengakibatkan pemakaian PC menjadi membludak.
dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam penerimaan barang haruslah menggunakan cheker yang benar2 tahu mengenai seluk beluk kualitas material. kita ambil hikmahnya saja dari kejadian yang terjadi di sana.

Pada saat MDST TPK menyerahkan hasil pekerjaan Kegiatan Sarpras yang dalam hal ini mengenai Rabat Beton Jalan Utama yang menghubungkan desa Margoyoso dan Desa mayungsari sendiri. TPK menyerahkan sepenuhnya kepada Desa apa yang baru saja dikerjakannya. dan selanjutnya desa dan masyarakat untuk bersama – sama merawat, menjaga dan memelihara sarana tersebut.

PNPM-MD: PELATIHAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD) SE KABUPATEN PURWOREJO

PNPM-MD KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

LOGO PNPM-MD (BULETIN)

PELATIHAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)
SE KABUPATEN PURWOREJO

Hari / Tanggal : Sabtu / 07 Februari 2009

Panitia Pelaksana : Forum UPK Kab. Purworejo

Persiapan : Memastikan undangan (lengkap tempat, waktu) sudah
diterima oleh peserta

Peserta : – Pengurus dan anggota BKAD dari 6 Kecamatan ( Bayan, Gebang,
Bener, Purworejo,Bruno, Kaligesing
– FK/FT Kecamatan sekitar
- UPK 6 Kecamatan

Tempat : Aula Kec. Bayan, Kab. Purworejo

Hiburan : Organ Tunggal

Pemandu : Bp. Budi Pradana ( Konsultan Pengawas UPK )

Metode : Ceramah, Curah pendapat, Diskusi

Materi : 1. Refleksi/Diskusi Kelompok
2. Pemaparan hasil diskusi kelompok
3. Tanggapan
4. Kelembagaan BKAD

Alat : – Daftar Hadir
– Materi
– Alat tulis ( Notebook dan bollpoin dibagikan pada setiap peserta pd
waktu mengisi daftar hadir)
– Alat Bantu : LCD

Tujuan : – Supaya pengurus bisa memahami kapasitas dan tugas masing –
masing
– Melindungi dan melestarikan hasil – hasil PNPM-MD

Ketua BKAD : H. Marno, Kades Kalimiru Kec. Bayan

PROSES :
08.00 wib : Hiburan organ tunggal dari pegawai kecamatan Bayan untuk menyambut
kehadiran peserta pelatihan BKAD se kecamatan Purworejo membawakan
beberapa lagu diantaranya Caping Gunung, Lagu Ziarah Wisata Purworejo.
(Keroncong, Campur Sari, Langgam)

09.30 wib : Pembukan oleh pembawa acara Ida Istiandarini UPK kec Bayan. (membaca
Basmallah)
09.35 wib : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Oleh. Agung Istiyardi, SE. UPK
kec.Bener. Pendanaan, Peserta, Tujuan Pelatihan

09.45 wib : Sambutan dan Pembukaan Camat kec Bayan, Sukamto, S. Sos.
Menyampaikan
pengalaman di kec. Kaligesing tahun terdahulu lebih kecil dibanding perolehan kec Bayan tahun ini. Mengucapkan selamat berkarya demi masyarakat otomatis untuk rayat. Mengucapkan terimakasih thd PNPM-MD. Bayan swadaya masih kecil diharapkan kedepan bisa meningkat. Kekawatiran thd kegiatan SPP karena ada wacana KALAU UANG DARI NEGORO DIPANGAN ORA NGLOLOTI, KARENA SERING KELOLOTAN. Tapi ada pepatah jawa yang membangun Sopo nyilih wajib mbalekke, sopo utang wajib nyaur ojo seneng nyesep rejikine anak putu. Hukum karma masih berlaku. Kadang karena rupiah kadang hal tsb akan hilang. BKAD ada yg lama dan baru. Semua peserta dari tiap – tiap desa dimohon berdiri supaya saling mengenal. Akirnya dinyatakan dibuka dg membaka Basmalah.
10.02 wib : Waktu diskors utk istirahat menikmati makanan ringan / snack
10.15 wib : Inti, Budiman Pradono BP UPK / KPU Purworejo, Magelang, Boyolali , klaten.
2 Hal : 1. ada beru dan lama, dg metode sharing, 2. peserta selain BKAD ada
tim Verifikasi, UPK, KPU. Fungsi BKAD demi pengamanan harta di UPK.

ARGUMENTASI
UPK. Setiap hari otomatis makan setiap hari. artinya diadakan honor, BKAD kerja berkala ada operasional / uang transport.
UPK sebagai anak, BKAD sebagai orang tua.
Anak diberi kepercayaan mengelola dana yang besar ojo dumeh semaunya menggunakannya,
Orang tua kalau berkunjung dan membina anaknya.jangan memberatkan hrs diberi oleh-oleh.
Keduanya sebagai keluarga yg saling membutuhkan, mengisi,

DISKUSI KELOMPOK
a. Khusus kelompok lama, tdk termasuk Bayan dan Purworejo
Pertanyaan :
Apakah BKAD sudah terbentuk ? Kapan ? dll sesuai dimateri
b. Pembacaan Hasil Diskusi Kelompok
1. Kec. Purworejo, Bp. Suwito Ketua BKAD
- Pengurus baru dibentuk 25 Agustus 2008
- Jml 2 Orang masih lengkap
- Selama ini kegiatan baru monitoring
- Monitoring sebelum kegiatan MAD
- SK segera dimunculkan supaya tahu tupoksi
2. Kec . Bayan, H. Marno, Kades Kaliwiru
- Sama dengan Purworejo
- Pengurus MAD menjadi Pengurus BKAD
- Kendala belum tahu
- Dibentuk BKAD beserta Sknya
3. Kec. Bener
- Dibentuk 30 Agustus 2007
- Jml 5 orang aktif semua
- Sudah sesuai Tupoksi
- 6 tahun berjalan
- Kendalanya adalah tunggakan SPP
- Mengadakan rakor 2 bulan sekali, bahkan dgn muspika
- Penyaluran dana sosial 20 juta rph, bedah rumah
- Pembinaan kelompok peminjam
- Pembinaan terhadap UPK
- Masalah belum ada SK, belum ada payung hukum tentang tunggakan, gedung tidak
memadai.
- Diterbitkan payung hukum yang kuat, segera dibangun Gedung

4. Kec. Bruno, Wahyu Widodo, Anggota BKAD
- Dibentuk tgl 29 Januari 2008
- Jml 5 org
- Sudah Punya Gedung sendiri senilai 80juta
- Kendala pada kegiatan fisik
- Kepengurusan BKAD sangat ragu dalam melakukan kegiatan
- BKAD mempunyai tugas lain seperti PNS sehingga tidak bisa aktif mengikuti Rakor
- Dana sosial rencana tahun ini untuk Bedah Rumah
- Payung hukum tidak menjadi masalah
- SPP lancar, tunggakan 0%
- Terjadi kesenjangan dalam tugas masing2 pengurus BKAD

5. Kec. Galigesing, Muhadi
- Agustus 2007 minggu ke dua terbentuk pengurus
- SK belum ada tapi sudah berjalan sesuai tupoksi
- Jml 3 orang, rencana ada tambahan 1 orang perempuan
- Melakukan kegiatan rutin, 1 bulan sekali Rakor
- BP melakukan kunjungan kelompok yang menunggak
- Melakukan kegiatan bakti sosial pendidikan dan orang cacat diberi ketrampilan dari dana
Sosial
- Rencana melakukan bakti sosial dengan perguliran kambing untuk masyarakat, dan
untuk khitan masal tgl 28 Peb 2009
- Kenapa hanya mendapatkan dana 200 juta?
- Kepengurusan BKAD terkendala lokasi/medan, insentif/kesejahteraan bagi pengurus mohon ditingkatkan

6. Kec, Gebang, Suparta
- Dibentuk tgl 27 juli 2007
- Jml 5 orang
- Kegiatan yang dilakukan adalah Rakor
- Menyampaikan bantuan dana sosial masayarakt miskin dalam bentuk Perguliran
kambing dan bedah rumah
- Penanganan masalah kegiatan fisik
- BKAD masih ragu2 dalam melangkah, sehingga mohon bimbingan
- BKAD hanya mendapatkan transport
- Payung hukum

11.45 : Penjelasan dari Fasilitator Kabupaten mengenai sejarah PNPM tentang
kelembagaan BKAD, UPK dll ( terdapat pada modul/materi )
: BKAD yang masih baru, tentang SK tinggal mengejar SOP dan sekaligus
Pengajuan ke Bupati. Untuk Kec. Baru pada MAD III
: Kec. Lama masih banyak yang gagap, operasional yang seimbang, program
pengembangan jaringan seperti bekerja sama dengan pihak kepolisian
Dalam Hal Rakor, untuk PNS silakan mohon ijin ke camat pasti diijinkan
: Pola kerja ditata agar lebih baik lagi, dilakukan koordinasi
: Keberadaan BKAD adalah menemani UPK, scr sosiologi sudah menjadi
tuntutan masyarakat
: LPJ yang mempertanggungjawabkan adalah BKAD bukan UPK
: Setiap Kabupaten ada Fasilitator Kabupaten

12.00 : ISHOMA & HIBURAN ORGAN TUNGGAL

13.30 : Materi : Kebijakan kelembagaan BKAD dalam rangka perlindungan pelestarian
hasil – hasil program
BKAD ada bukan karena PNPM, Walaupun tidak ada PNPM tidak ada BKAD tetap ada di desa – desa
Penjelasan tentang Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan Badan Kerjasama Antar Desa, Tujuan Pembentukan BKAD Dalam rangka PNPM Mandiri Perdesaan, Hasil – hasil Program, Perlindungan dan pelestarian,Tugas BKAD adalah Perlindungan dan pelestarian hasil program, pengembangan UPK, Revitalisasi kawasan perdesaan
Karakteristik BKAD
STRUKTUR ORGANISASI, Tugas dan tanggung jawab UPK ditampilkan dengan LCD dg program powerpoint.
Tugas dan tanggung jawab BP-UPK ditampilkan dengan LCD dg program powerpoint.
Fenomena pada SPP : satu peminjam dibagi beberapa pamanfaat atau beberapa peminjam hanya dimanfaatkan satu orang, semua sangat beresiko maka dokumen harus sesuai dengan realisasi kegiatan dilapangan.
Pertanyaan : Peserta peerempuan Berapa minimal persentase shu untuk kegiatan sosial ? 20% minimal sudah ketentuan.

Pertanyaan : Pemandu, Brp minimal BKAD mengadakan rakor ? 3 X meliputi : Rutin, Kunjungan ke desa, Rapat gabugan dengan TV, BP UPK

PNPM-MD: Sekilas Petunjuk Pemeliharaan Pekerjaan Sarana Prasarana

PNPM-MD KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

LOGO PNPM-MD (BULETIN)

I. PEMELIHARAAN

Kegiatan pemeliharaan atau pelestarian asset atau prasarana desa dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari tahap pelaksanaan fisik di lapangan yang secara langsung menjadi tanggungjawab masyarakat dibawah kendali TPK.
Agar pelaksanaan pemeliharaan itu dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk organisasi pemeliharaan yang sesuai dengan kondisi di masyarakat setempat. Melalui musyawarah desa telah disepakati suatu rencana sistim pemeliharaan prasarana yang menjadi tanggungjawab seluruh komponen warga desa.
Hasil musyawarah yang disepakati bersama adalah Rencana Pemeliharaan, yang meliputi hal-hal pokok sebagai berikut:
1. Organisasi Pemelihara
2. Rencana Kerja
3. Sumber Dana
4. Tenaga Kerja

Disamping itu telah dilaksanakan pula kegiatan inventarisasi dan pemelihara yang berhubungan dengan pemeliharaan, meliputi :
1. Inventarisasi Sub Proyek
2. Kerusakan yang pernah terjadi,
3. Kegiatan pelatihan pemeliharaan

Dengan terpeliharanya prasarana yang telah dibangun diharapkan pembangunan akan makin berkelanjutan, yang nantinya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat

II. RENCANA PEMELIHARAAN

1. ORGANISASI PEMELIHARAAN
Secara sectoral organisasi pemeliharaan dikelompokkan menjadi:
1.1 Tim Koordinasi Pemeliharaan Tingkat Desa
Merupakan Tim yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa yang beranggotakan pemuka masyarakat serta masyarakat, bertanggungjawab menyusun rencana kerja, pengerahan tenaga kerja, menggali sumber dana dan mengarahkan teknis pelaksanaan di lapangan.
1.2 Kelompok Pemelihara Tingkat Dusun
Merupakan kelompok sector (dusun) dimana kepala dusun dibantu oleh Kader Teknis Setempat, bertanggungjawab terhadap inventarisasi sampai dengan pelaksanaan pemeliharan di wilayahnya. Hasil inventarisasi tiap sub proyek dikoordinasikan dengan tim tingkat desa, untuk kemudian menggerakkan masyarakatuntuk melaksanakan pemeliharaan. Selanjutnya struktur organisasi dan alur koordinasi digambarkan dalam bagan pada halaman berikut:
1.3 Uraian Tugas
Penaggungjawab Umum
Memberikan motivasi dan menjalin koordinasi dengan unsur pelaksanaan dan seluruh unsur masyarakat untuk dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kegiatan operasional fisik di lapangan maupun administrasi dan keuangan kepada masyarakat.
Ketua Pelaksana
Mewakili LPMD/TP dalam memberikan pengarahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai hasil investigasi yang telah dikoordinasikan dengan tim tingkat desa.
Sekretaris dan Bendahara
Bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam hal administrasi teknis keuangan pada pekerjaan pemiliharaan
Kepala Dusun
Dibantu tokoh masyarakat setempat bertugas mengisi formulir inventarisasi pemeliharaan yang telah dikoordinasikan dengan tim pelaksana tingkat desa, serta bertanggungjawab sepenuhnya untuk menggerakkan warga melalui kepala kelompok masing-masing (RT/RW) di wilayahnya
2. RENCANA KERJA
2.1 Pemantauan dan Perencanaan
• Pemantauan sub proyek dilakukan untuk menginventarisasi bagian fisik yang perlu penanganan berupa perbaikan maupun pemeliharaan menggunakan formulir yang tersedia. Kegiatan ini dilakukan oleh Kepala Dusun bersama Kader Teknis dalam periode tertentu. Pencatatannya dimasukkan dalam blangko standar inventarisasi rencana pemeliharaan
• Perencanaan merupakan tindak lanjut dari pembahasan data inventarisasi sub proyek yang selanjutnya akan ditulis dalam draft rencana pemeliharaan.
- Jumlah tenaga kerja dengan mempertimbangkan rencana dan waktu yang akan digunakan untuk melaksanakan rencana pemeliharaan tersebut.
- Volume kebutuhan material dan kemungkinan sumbernya
- Jumlah kebutuhan biaya dan perkiraan penggalian dananya
• Pembuatan Jadual Program Pemeliharaan

2.2 Kegiatan Pemeliharaan
• Rutin
Kegiatan ini dilakukan dengan bagian dan frekuensi yang telah disepakati dalam musyawarah. Frekuensi pelaksanaan dilakukan dalam mingguan, 2 mingguan dsb nya dalam bentuk kerja bakti. Yang pokok adalah tingkat rutinitas dalam pelaksanaan pemeliharaannya
• Periodik
Kegiatan ini dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan data pemantauan lapangan yang tertuang dalam Form rencana kegiatan pemeliharaan yang sudah disetujui berdasarkan kesepakatan musyawarah. Umumnya rencana periodic ini sudah memuat perhitungan biaya, bahan alat serta jumjah tenaga kerja yang akan dikerahkan.
• Darurat
Kegiatan pemeliharaan darurat adalah kegiatan yang harus segera dilaksanakan, karena kondisi kerusakan yang cukup berat. Umumnya disebabkan karena bencana alam.

2.3 Perkiraan Kebutuhan Sumber Biaya
Dalam musyawarah desa telah disepakati bahwa :
1. Bahan atau material yang tidak terdapat di desa membeli dari luar atau liveransir
2. Alat kerja menggunakan milik warga
3. Tenaga kerja swadaya atau gotong royong warga setempat

2.4 Mekanisme Pengerahan Tenaga Kerja dan Biaya
Usulan kegiatan pemeliharaan hasil pementauan tim koordinasi ataupun kelompok masyarakat terhadap sub proyek PNPM Mandiri Perdesaan:
• Musyawarah desa membahas hasil pemantauan untuk mendapatkan draft rencana pemeliharaan yang selanjutnya ditetapkan menjadi rencana pemeliharaan sub program PNPM-MD yang meliputi jenis dan lokasi kerusakan, alternative penanganan, perkiraan kebutuhan biaya, jadual dan pembagian kelompok kerja serta frekuensi kegiatan.
• Pengawasan dan pendampingan pelaksanaan dilakukan oleh tim koordinasi dengan sanksi sebagaimana disepakati dalam musyawarah awal pemeliharaan.
• Hasil pemeliharaan harus dimuat dalam format laporan kegiatan pemeliharaan untuk selanjutnya dilaporkan oleh kades sebagai penanggungjawab kepada masyarakat dan kepada PjOK Kecamatan atau TK PNPM-MD Kecamatan.

3. RENCANA SUMBER DANA
Merupakan tugas seksi dana untuk menghimpun dana dari penerima manfaat sub program PNPM-MD dalam bentuk penarikan langsung ataupun tidak langsung, ataupun harus digali dari swadaya masyarakat dimana sub proyek berada dan dimanfaatkan.

3.1 Sistem Pengadaan Dana
1. Iuran per KK berupa uang tiap bulan yang ditentukan berdasarkan musyawarah
- Jalan Rp. 2.500/tiap pasca panen
2. Sumbangan material dari desa
- Batu 2 m³/bulan/desa
- Sirtu 2 m³/bulan/desa
3. Lain-lain (tergantung kondisi dan kemampuan masyarakat desa)
- Bantuan dari warga yang ada di luar kota (TKI) Rp. …………………………..
- Bantuan Swasta / Pengusaha Rp. ……………………………
- Bantuan dari program lain Rp. ……………………………

3.2 Mekanisme Pengelolaan Dana
Dana yang terkumpul selanjutnya dibukukan oleh bendahara dan jumlahnya diumumkan dalam musyawarah. Sebagian dana akan dialokasikan bagi kegiatan pemeliharaan praasarana. Perkiraan kebutuhan dana pemeliharaan diharapkan lebih kecil dari pemasukan, dengan catatan semakin sering dilakukan pemeliharaan (rutin), maka biaya pemeliharaan yang dibutuhkan akan semakin kecil.

4. TENAGA KERJA
4.1 Mekanisme Pengerahan Tenaga Kerja
Telah disepakati dalam musyawarah desa, bahwa pengerahan tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan pada dasarnya dikoordinasikan secara sektoral, sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.2 Kegiatan Pemeliharaan.
4.2 Sumber Daya Tenaga Kerja
Telah disepakati dalam musyawarah desa, bahwa tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dengan swadaya atau gotong royong segenap warga setempat, secara umum.

PNPM-MD: PETUNJUK PELAKSANAAN MENGGAGAS MASA DEPAN DESA (MMDD)

PNPM-MD KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

LOGO PNPM-MD (BULETIN)

Pendahuluan

Menggagas Masa Depan Desa adalah suatu rangkaian kegiatan perencanaan dalam upaya agar masyarakat Desa dapat “Membangun “Visi” dan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa mereka secara partisipatif”, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005. Serta dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Visi merupakan suatu alat dorong bagi masyarakat desa agar mereka memiliki motivasi untuk secara terus menerus atas dasar kesadaran sendiri melakukan “pembangunan”, dari situasi dan kondisi mereka sekarang ini. Sementara Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa merupakan salah satu alat untuk mencapai visi tersebut. Kegiatan Menggagas Masa Depan Desa ini menjadi sangat penting manakala PNPM MANDIRI – PERDESAAN memiliki target agar terjadinya sinergisitas berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan program regular

Menggagas Masa Depan Desa ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan siklus dan tahapan PNPM MANDIRI – PERDESAAN yang dimulai dari tahapan MAD Sosialisasi, Musyawarah Desa Sosialisasi, Pelatihan Pelaku Tingkat Desa yang merupakan bagian dari persiapan Tim dalam proses M2D2 ini, Penggalian Gagasan, Musyawarah Desa Khusus Perempuan, Musyawarah Desa Perencanaan, dan Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan.

Hasil menggagas masa depan desa diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan pembangunan desa baik untuk kepentingan jangka pendek, menengah dan jangka penjang.Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) hendaknya sesuai dengan form yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007. Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Diharapakan dokumen yang RPJM-Desa dan RKP-Desa yang dirumuskan dalam Menggagas Masa Depan Desa PNPM-Mandiri Perdesaan dapat dijadikan dokumen resmi desa dan disyahkan penggunaannya dalam Musrembangdes. Dokumen perencanaan desa akan dapat di manfaatkan oleh seluruh program pembangunan penanggulagan kemiskinan selain dari program regular yang ada di desa. Dengan adanya dokumen perencanan desa ini, desa memiliki pedoman pembangunan desa yang terarah,terukur dan berkelanjutan, sekaligus dapat menjadi rencana kerja bagi kepala desa, camat dan bupati dalam periode masa tugasnya. Dokumen perencanaan desa juga sebagai alat tawar bagi desa kepada calon wakil atau pemimpin daerah yang akan menjabat didaerah bersangkutan.

Tujuan

1.Masyarakat dapat menentukan Rumah Tangga Miskin (RTM)
2.Masyarakat dapat merumuskan Visi desa sesuai dengan potensi yang dimiliki desa
3.Masyarakat dapat merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM-Desa) secara partisipatif
4.Masyarakat dapat merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP – Desa ) secara partisipatif
5.Masyarakat mampu menentukan gagasan yang akan didanai oleh PNPM MANDIRI – PERDESAAN

Hasil diharapkan

1.Adanya Dokumen Rumah Tangga Miskin (RTM)
2.Adanya rumusan Visi Desa sesuai dengan potensi yang dimiliki desa
3.Adanya rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
4.Adanya gagasan yang akan didanai oleh PNPM MANDIRI – PERDESAAN
5.Adanya gagasan yang akan didanai oleh PNPM MANDIRI – PERDESAAN
Pelaksanaan Menggagas Masa Depan Desa

Pelaksanaan Menggagas Masa Depan Desa (M2D2) ini dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan dalam kegiatan PPK-3 yaitu; pada Musyawarah Antar Desa Sosialisasi, (MAD Sosialisasi), Musyawarah Desa Sosialisasi (MD Sosialisasi), Pelatihan Pelaku Tingkat Desa (persiapan Tim), Penggalian Gagasan, Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP), Musyawarah Desa Perencanaan, dan Musyawarah Antar Desa Perencanaan.

1.Proses Fasilitasi Menggagas Masa depan Desa pada Musyawarah Antar Desa Sosialisasi

Persiapan
Agendakan Materi Menggagas Masa Depan Desa pada MAD Sosialisasi
Siapkan PP. No. 72 tahun 2005,Permendagri No. 66 Tahun 2007, RPJMD, renstra, dan Paket Informasi kegiatan (PIK) kabupaten,
Lakukan koordinasi dengan TK-PPK kabupaten untuk menyampaikan atau mensosialisasikan PP.No. 72 tahun 2005.Permendagri No. 66 Tahun 2007. materi RPJMD, Renstra, dan PIK kabupaten.
Lakukan koordinasi dengan PJOK dan Camat, bahwa MMDD salah satu agenda yang wajib dimasukkan dalam MAD sosialisasi
Siapkan ruangan yang memungkin peserta dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka
Siapkan materi dan media MMDD sesuai dengan situasi dan kondisi lokasi MAD-Sosialisasi

Pelaksanaan
Minta TK-PPK (atau tim kabupaten) untuk mensosialisasikan PP. No.72 tahun 2005, Permendagri No. 66 tahun 2007. RPJMD, Renstra dan PIK kabupaten
Setelah TK-PPK menyampaikan sosialisasi PP. No.72 tahun 2005, RPJMD, Renstra dan PIK kabupaten, pjok dan FK menyampaikan kepada peserta
Pengertian Menggagas Masa Depan Desa
Latar belakang pelaksnaan Menggagas masa depan desa
Tujuan dilaksanakan Menggagas Masa Depan Desa
Manfaat dilaksanakan Menggagas Masa Depan Desa
Proses pelaksanaan Menggagas Masa Depan Desa
Persiapan yang harus dilakukan oleh masing-masing desa (membentuk tim fasilitasi minimal 2 orang untuk masing-masing dusun)
Catatan;
(kata-kata kunci yang harus diyakin kepada masyarakat adalah; kegiatan Menggagas Masa Depan Desa adalah ujud nyata dari pelaksanaan PP. No.72 tahun 2005, dan Permendagri No.66 Tahun 2007. yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan dimasing-masing desa),

2.Musyawarah Desa Sosialisasi

Persiapan
Agendakan Materi Menggagas Masa Depan Desa pada MD Sosialisasi
Lakukan koordinasi dengan kepala desa, BPD, LPM, dan tokoh masyarakat desa lainnya untuk memasukkan materi MMDD dalam agenda MD Sosialisasi.
Siapkan materi PP. No. 72 tahun 2005,Permendagri No.66 tahun 2007. RPJMD, renstra, dan Paket Informasi kegiatan (PIK) kabupaten

Pelaksanaan
Minta PJOK (atau tim kecamatan untuk mensosialisasikan PP. No.72 tahun 2005, Permendagri No.66 tahun 2007. RPJMD, Renstra dan PIK kabupaten
Setelah PJOK menyampaikan sosialisasi PP. No.72 tahun 2005, RPJMD, Renstra dan PIK kabupaten, pjok dan FK menyampaikan kepada peserta
Pengertian Menggagas Masa Depan Desa
Latar belakang pelaksanaan Menggagas masa depan desa
Tujuan dilaksanakan Menggagas Masa Depan Desa
Manfaat dilaksanakan Menggagas Masa Depan Desa
Proses pelaksanaan Menggagas Masa Depan Desa
FK memfasilitasi peserta MAD sosialisasi untuk Membentuk tim fasilitasi minimal 2 orang untuk dilatih dan memfasilitasi penggalian gagasan pada masing-masing dusun (Pembentukan Tim Fasilitasi MMDD)

3.Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD)

Persiapan
Materi Menggagas Masa Depan Desa harus masuk dalam matrik kurikulum pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Persiapkan materi
Konsepsi PRA
Pengkajian Keadaan Desa
Teknik fasilitasi pembuatan Peta Dusun
Pengertian Menggagas Masa Depan Desa
Latar belakang pelaksanaan Menggagas masa depan desa
Tujuan dilaksanakan Menggagas Masa Depan Desa
Manfaat dilaksanakan Menggagas Masa Depan Desa
Proses pelaksanaan Menggagas Masa Depan Desa
Teknik pengisian Survey Dusun sendiri (Form terlampir)
Teknik penyusunan RTM
Persiapkan Form Survey Dusun Sendiri
Persiapkan bahan/ alat pelatihan terutama kertas plano besar (gabungan beberapa kertas plano) untuk persiapan membuat sketsa desa) dan spidol

Pelaksanaan
Fasilitator menjelaskan kepada KPMD
Konsepsi PRA
Pengkajian Keadaan Desa
Teknik fasilitasi pembuatan Peta Dusun (setelah penjelasan hendaknya dilakukan simulasi agar peserta trampil dalam memfasilitasi membuat peta dusun (menggali potensi dan masalah dusun)
Pengertian Menggagas Masa Depan Desa
Latar belakang pelaksanaan Menggagas masa depan desa
Tujuan dilaksanakan Menggagas Masa Depan Desa
Manfaat dilaksanakan Menggagas Masa Depan Desa
Proses pelaksanaan Menggagas Masa Depan Desa
Teknik pengisian Survey Dusun sendiri (Form terlampir) (pengisian form survey dusun sendiri ini hendaknya dipraktekkan dengan peserta cara mengisinya)
Teknik penyusunan RTM (teknik fasilitasi RTM ini hendaknya di simulasikan bagaimana cara menyusunnya kepada peserta)
Setelah seluruh materi tersebut disampaikan, minta peserta bergabung dalam satu desa yang sama
Masing-masing kelompok desa ditugaskan membuat sketsa desa dan batas-batas dusun dalam kertas plano besar (gabungan dari beberapa plano, sesuai dengan jumlah dusun tiap desa)
Setelah masing-masing kelompok desa membuat sketsa desa dan batas dusun, gunting sketsa tersebut sesuai dengan batas dusun masing-masing.
Setiap wakil dusun akan mendapatkan sketsa dusunnya, yang akan dijadikan media untuk menggali potensi dan masalah dusun melalui proses penggalian gagasan.
Fasilitasi peserta pelatihan untuk mengindetifikasi jenis-jenis potensi umum, dan potensi khusus dimiliki oleh masing-masing dusun.
Setelah dilakukan identifikasi potensi (umum & khusus) sepakati symbol untuk setiap jenis identifikasi
Khusus untuk Permasalahan jenis masalah cukup menggunakan symbol angka saja.

4.Penggalian Gagasan

Persiapan
Pastikan data survey dusun sendiri sudah tersedia
Rekap hasil penggalian gagasan di kelompok (dapat dilakukan bersamaan dengan survey dusun sendiri)
Pastikan Form RTM dan teknik fasilitasi RTM sudah dikuasai oleh Tim fasilitasi penggalian gagasan (KPMD)
Lembar sketsa dusun (dalam bentuk guntingan kertas plano)
Peralatan alat tulis (spidol, kertas plano, kertas warna warni)
Jadwal dan undangan pelaksanaan pertemuan dusun

Pelaksanaan
Setting ruangan pertemuan dusun dengan formulasi tapal kuda (U) dan tidak menggunakan meja
Fasilitator menyampaikan agenda pertemuan dusun yaitu
Merumuskan data Rumah tangga Miskin
Menggali Potensi dan permasalahan dusun
Merumuskan gagasan dusun
Fasilitator (Tim penggalian gagasan desa / KPMD) memfasilitasi masyarakat untuk merumuskan data Rumah Tangga Miskin (Lihat panduan pelaksanaan RTM)
Setelah pendataan Rumah Tangga Miskin dilaksanakan, minta partisipasi peserta pertemuan untuk membuat peta dusun dengan langkah sbb
Gelar atau bentangkan sketsa dusun yang sudah dipersiapkan dilantai atau dapat ditempelkan didinding atau papan tulis besar
Minta peserta duduk melingkar atau berdiri mengelilingi sketsa dusun yang sudah di gelar atau ditempel
Fasilitator menjelaskan proses pelaksanaan pembuatan peta dusun ini

Identifikasi Potensi Umum
Minta masyarakat untuk mengidentifikasi potensi umum yang dimiliki desa. Potensi umum adalah sumberdaya material yang dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat dusun seperti ; jalan, jembatan,sumber air, selokan, rumah ibadah, sungai, laut, pasar, sekolah, bukit, gunung, hutan, kantor, perkuburan, posyandu, Puskesmas dll
Setelah mengidentifikasi potensi umum dusun, fasilitator menjelaskan symbol yang akan digunakan untuk setiap potensi umum (Simbol tersebut ditulis pada kertas khusus dan ditempel pada sisi sebelah kiri bawah peta dusun
Ajak peserta pertemuan dusun untuk menuliskan semua potensi umum yang sudah diidentifikasi pada sketsa dusun yang di persiapkan. Penulisan identifikasi hendaknya dimulai dari lokasi yang paling dikenal oleh peserta pertemuan

Identifikasi Potensi Khusus
Minta masyarakat untuk mengidentifikasi potensi khusus yang dimiliki desa. Potensi khusus adalah semua sumberdaya material, dan non material yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat. Sumberdaya material (rumah, sawah, kebun, ladang, empang, peralatan usaha, hewan ternak dll). Sumberdaya non material adalah; (jenis pendidikan, Pekerjaan, Kepercayaan, jenis keterampilan, kesenian dan budaya)
Setelah mengidentifikasi potensi khusus dusun, fasilitator menjelaskan symbol yang akan digunakan untuk setiap potensi khusus (Simbol tersebut ditulis pada kertas khusus dan ditempel pada sisi sebelah kiri bawah peta dusun
Ajak peserta pertemuan dusun untuk menuliskan semua potensi umum yang sudah diidentifikasi pada sketsa dusun yang di persiapkan. Penulisan identifikasi hendaknya dimulai dari lokasi yang paling dikenal oleh peserta pertemuan

Identifikasi masalah dusun
Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan oleh masyarakat.
Minta masyarakat untuk mengidentifikasi semua masalah yang pernah dan sedang dialami
Identikasi masalah dusun ini cukup dengan menggunakan symbol angka untuk satu jenis masalah (misal masalah kekurangan air diberi symbol 3, masalah putus sekolah diberi symbol 1)
Ajak peserta pertemuan dusun untuk menuliskan semua masalah yang sudah diidentifikasi pada sketsa dusun yang di persiapkan. Penulisan identifikasi hendaknya dimulai dari lokasi yang paling dikenal oleh peserta pertemuan (ingat, masalah bukan hanya terjadi disuatu tempat, untuk itu setelah peserta menuliskan symbol angka masalah disatu tempat, tanyakan kembali kepada peserta apakah masalah tersebut hanya terjadi ditempat itu saja, mungkin ditempat lain juga terjadi?. Jika masalah yang sama juga terjadi ditempat lain, maka tempat lain tersebut juga dituliskan symbol yang sama).
Penggalian masalah dapat ditindak lanjuti dengan menggunakan Kalender Musim dan untuk masalah kelembagaan dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan diagram Kelembagaan (VEN)

Merumuskan Gagasan Dusun
Setelah semua potensi umum, potensi khusus dan masalah sudah di tuliskan di sketsa dusun, ajak peserta untuk mengamati dan menganalisis potensi umum dan potensi khusus tersebut dengan menggunakan pertanyaan kunci
Apa saja gagasan yang mungkin kita rumuskan berdasarkan potensi umum dan potensi khusus dan masalah yang kita miliki?, (Fasilitator kemudian membacakan satu persatu potensi yang sudah ditulis di sketsa dusun, dan minta masayakat menyampaikan gagasannya untuk setiap potensi dan masalah (baik potensi umum maupun potensi khusus dan masalah)
Setiap potensi (umum/khusus) tidak harus ada gagasan, tetapi dalam kondisi tertentu satu potensi bisa muncul beberapa gagasan
Setiap gagasan yang disampaikan peserta, fasilitator mencatat gagasan tersebut di kertas plano tersendiri

5.Musyawarah Khusus Perempuan

Persiapan
Peta semua dusun
Rekap gagasan dari seluruh dusun
Rekap masalah semua dusun

Pelaksanaan
Jelaskan kepada peserta tujuan dan proses pelaksanaan Musyawarah Khusus perempuan
Satukan peta social dusun sehingga menjadi peta social desa, dapat di gelar dilantai atau ditempel didinding / papan tulis
Tempelkan juga seluruh hasil penggalian gagasan pada pertemuan dusun (Potensi umum, potensi khusus, masalh dan gagasan dusun)
Minta peserta Musyawarah Khusus perempuan untuk mengamati seluruh gagasan hasil pertemuan penggalian gagasan di dusun
Tanyakan kepada peserta, “Apakah masih ada gagasan dari kelompok perempuan yang belum tertulis dalam rekap gagasan tersebut, jika belum ada, fasilitator tinggal menambahkan gagasan kelompok perempuan tersebut pada rekap gagasan
Perlu diingat, bahwa gagasan yang ada bisa ditambah, tetapi tidak boleh dikurangi dari hasil rekapan
Minta peserta untuk menetapkan 2 usulan kegiatan (satu usulan simpan pinjam kelompok perempuan jika ada , dan satu lagi usulan selain usulan kelompok perempuan, salah satu yang ada dalam rekap gagasan )
Fasilitasi peserta musyawarah untuk memilih wakil perempuan yang akan hadir pada Musyawarah perencanaan.

6.Musyawarah Desa Perencanaan

Persiapan
Agenda jadwal pelatihan
Peta semua dusun
Rekap gagasan dari seluruh dusun
Rekap masalah semua dusun
Usulan kelompok perempuan

Pelaksanaan
Fasilitator menjelaskan tujuan dan proses pelaksanaan Musdes perencanaan
Satukan peta social dusun sehingga menjadi peta social desa, dapat di gelar dilantai atau ditempel didinding / papan tulis
Tempelkan juga seluruh hasil penggalian gagasan pada pertemuan dusun (Potensi umum, potensi khusus, masalah dan gagasan dusun) dan usulan kelompok perempuan

Rumusan Visi Desa
Minta peserta Musyawarah Perencanaan untuk mengamati seluruh gagasan hasil pertemuan penggalian gagasan di dusun pada peta sosial
Setelah peserta mengamati hasil penggalian gagasan minta peserta untuk menentukan satu atau 2 potensi dominant yang dimiliki oleh desa (Potensi dominan hendaknya hasil pengamatan dari potensi umum dan potensi khusus yang tergali dari hasil penggaliaan gagasan)
Berdasarkan potensi dominan desa, minta masyarakat untuk merumuskan Visi desanya. Contoh suau desa potensi dominan adalah pertanian , mungkin rumusan visi desanya adalah “Menjadikan Desa X desa yang terdepan dalam produksi pangan di kecamatan Y di tahun 2015

Rumusan RPJM -Desa dan RKP-Desa
Minta peserta untuk membuat prioritas dari seluruh gagasan yang sudah di rekap, berdasarkan hasil penggalian gagasan
Indikator prioritas gagasan tersebut didasarkan pada gagasan yang paling dekat atau paling relevan untuk mencapai visi desa
Setelah peserta melakukan prioritas usulan minta peserta untuk memutuskan, gagasan-gagasan yang dapat direalisasikan atau dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan
Prioritas gagasan yang dapat direalisasikan dalam 5 tahun kedepan akan menjadi “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa” (RPJM-Desa)
Berdasarkan prioritas yang dapat dicapai 5 tahun tersebut, minta peserta untuk menganalisis dan menentukan gagasan yang dapat direalisasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)
Minta forum untuk mengisi Form 1 – 7 Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa secara lengkap.
Setelah dilaksanakan penentuan minta kesepakatan forum untuk memutuskan satu usulan kegiatan sarana prasarana atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan & pendidikan) (proses sebagaimana panduan lampiran 3 PTO), sekaligus mensayahkan usulan perempuan yang akan di bawa ke MAD Prioritas usulan
Fasilitasi masyarakat untuk memilih wakil desa yang akan hadir pada Musyawarah Prioritas Usulan
Fasilitasi peserta menetapkan Tim Penulis Usulan
Fasilitasi peserta untuk menetapkan calon pengurus UPK
Pertanyaan Kritis

1.Apa yang dimaksud Survey Dusun Sendiri
« Survey Dusun sendiri adalah suatu kegiatan pendataan yang dilakukan ditingkat dusun, adapun data yang akan di survey adalah data yang berupa potensi Umum dan data potensi khusus. Data Potensi Umum adalah sumberdaya material yang dimiliki atau dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat dusun, Misalnya (jalan dusun, kantor kepala desa, rumah ibadah, jembatan, sungai, gunung, Hutan, dll).
Potensi khusus adalah sumberdaya material dan non material yang dimilki secara pribadi atau kelompok oleh masyarakat. Contoh sumberdaya material tersebut adalah rumuah, kebun,sawah, kendaran, peralatan kerja, peralatan usaha dsb) sedangkan contoh sumberdaya non material adalah populasi penduduk, jumlah Kepala Keluarga, jumlah jenis kelamin, pendidikan, keterampilan, pekerjaan, kepercayaan, kesenian, kebudayaan)

2.Apakah Potensi Umum dan Potensi khusus tersebut sudah distandarkan ?
Potensi umum dan potensi khusus harus disesuaikan dengan kondisi riil yang terdapat di masing-masing dusun, jadi satu dusun dengan dusun lain pasti terdapat perbedaan dan persamaan tergantung dengan kondisi riil yang terdapat dimasing-masing dusun

3.Kenapa Survey Dusun Sendiri dilaksanakan pada pelatihan KPMD ?
Survey dusun sendiri bukan dilakukan di pelatihan KPMD, yang dilakukan pada pelatihan KPMD adalah kader dusun menyusun dratf potensi umum dan potensi khusus sesuai dengan kondisi rill dusun mereka sendiri. Setelah dilakukan pembuatan draft potensi umum dan potensi khusus, kemudian kader dusun melakukan survey didusun mereka masing-masing terutama untuk mendapatkan jumlah kuantitas dan jumlah volume dari setiap potensi.

4.kapan batas waktu pendataan Survey Dusun Sendiri ini dilakukan
Batas waktu survey dusun sendiri ini harus sudah selesai dilakukan sebelum pelaksanaan penggalian atau pendataan Rumah Tangga Miskin dan sebelum penggalian Gagasan.
5.Apa Manfaat dari melakukan Survey Dusun Sendiri
Survey Dusun Sendiri ini bermanfaat pada saat dilaksanakan pendataan RTM bersama masyarakat dusun, sebab kader dusun yang memfasilitasi proses tersebut sudah memiliki data sekunder yaitu jumlah Kepala Keluarga yang ada di dusun. Manfaat kedua adalah membantu kader dusun dalam melakukan pembuatan petasosial sebab tidak susah lagi menggali potensi umum dan potensi khusus dusun yang akan digambarkan pada peta sosial

6.Kenapa Sketsa Desa dibuat pada saat Pelatihan Kader pemberdayaan Masayarakat (KPMD)
Sketsa Desa dibuat pada pelatihan KPMD agar sklala peta dusun dan peta desa bisa sinergis. Jika masing-masing kader dusun membuat skala sendiri akan menyulitkan menggabungkannya pada MD Perencanaan, dan menyulitkan juga untuk mendapatkan potensi dominan desa sebagai dasar dari merumuskan Visi desa. Dengan adanya skala yang sama peta desa dapat menjadi dokumen desa yang dapat digunakan oleh berbagai program

7.Kenapa Legenda (simbol potensi umum dan khusus) sudah disepakati pada pelatihan KPMD?
Legenda memang seharusnya disepakati pada masyarakat dusun, tetapi untuk kepentingan penyamaan pemahaman dalam membaca informasi yang ada pada peta desa maka dilakukan penyamaan legenda. Dengan adanya penyamaan legenda untuk setiap dusun, ketika peta dusun disatukan menjadi peta desa lebih mudah difahami karena memiliki legenda yang sama.

PNPM-MD:PENDATAAN RTM PARTISIPATIF

PNPM-MD KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

LOGO PNPM-MD (BULETIN)

PENDATAAN RTM PARTISIPATIF
Apa itu RT (Rumah Tangga)..????
Rumah Tangga adalah Orang yang menanggung hidup (ekonomi) dalam satu rumah keluarga atau penanggung jawab dalam Rumah Tangga (yang hidup dalam satu tungku atau dapur)
Kepala Rumah Tangga tidak sama dengan Kepala Keluarga secara administratif (KK)

Pendataan RTM Partisipatif :
Pendataan RTM Partisipatif adalah identifikasi jumlah dan lokasi RTM basis dusun pada setiap desa dalam wilayah PNPM-MD. Pendataan ini dimaksudkan untuk menyusun peta sosial dusun, penulisan usulan, verifikasi usulan, dan penentuan prioritas usulan dalam musyawarah antar desa.

Pengertian tentang Kemiskinan :
Secara umum Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan (2002) menyatakan bahwa masyarakat miskin ditandai adanya ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (powerlessness) dalam hal: a) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation); b) melakukan kegiatan yang tidak produktif (unproductiveness); c) tidak bisa menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (inaccessability); d) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakukan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan vatalistik (vurnerability) dan; e) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat harga diri yang rendah (no freedom for poor).
Sementara itu target Pengentasan Kemiskinan menurut Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, 191 negara anggota PBB berjanji untuk:
Menghapus kemiskinan absolut dan kelaparan sampai separuh dari jumlah yang ada saat ini.
Mencapai pendidikan dasar yang universal bagi semua anak perempuan dan laki-laki.
Mendorong kesetaraan jender di semua tingkat pendidikan dan pemberdayaan perempuan.
Menurunkan angka kematian bayi dan anak dari dua per tiganya dari jumlah saat ini
Meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi sampai tiga per empat jumlah anggka kematian ibu hamil dan melahirkan
Memberantas HIV / AIDS dan penyakit-penyakit infeksi penyebab utama kematian.
Menjamin keberlanjutan lingkungan dengan memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai kebijakan dan program negara.
Membangun kemitraan global untuk pembangunan dengan mengembangkan sistem perdagangan terbuka dan sistem keuangan berbasis hukum, teratur, dan tidak diskriminatif.
Pengertian Kemiskinan Menurut Biro Pusat Statistik (BPS)?
Terdapat ada 14 Variabel Penentu Kemiskinan yaitu:
Luas lantai per kapita
Jenis lantai bangunan tempat tinggal
Jenis dinding tempat tinggal
Fasilitas buang air besar
Sumber air minum
Sumber penerangan rumahtangga
Bahan bakar untuk masak
Kemampuan membeli daging/ayam/susu per minggu
Frekwensi makan per hari
Kemampuan beli baju baru per tahun
Kemampuan untuk berobat di puskesmas / poliklinik
Lapangan pekerjaan kepala rumahtangga
Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga
Pemilikan asset
Terdapat Empat (4) Variabel Intervensi
Keberadaan balita
Keberadaan anak usia 7 – 18 tahun
Partisipasi WUS berstatus kawin dalam KB
Penerimaan kredit usaha

Secara sederhana Kemiskinan dapat dipahami sbb:
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kekurangan pangan sehari-hari, perumahan, dan pelayanan kesehatan, dipahami sebagai kekurangan aspek pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pelayanan pendidikan dan informasi
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Penyebab Kemiskinan :
Berkaitan dengan berbagai persoalan kemiskinan tersebut dapat merumuskan bahwa permasalahan kemiskinan disebabkan adanya: a) permasalahan finansial atau kebutuhan masyarakat sebagai akibat langsung pada permasalahan ekonomi, sarana prasarana dan kualitas hidup mereka; b) kemiskinan dilihat dari masalah struktural (kebijakan negara, pemerintah pusat, daerah, pemerintah desa salah satunya tidak adanya informasi yang transparan di tingkat masyarakat) yang berakibat langsung atau tidak langsung pada masyarakat menjadi miskin; c) permasalahan mentalitas atau masalah sumber daya manusia (tingkat pendidikan, pengalaman hidup, dan lain-lain); d) permasalahan tidak adanya cadangan devisa (safety net) di tingkat masyarakat atau kelompok masyarakat. Misalkan tidak mempunyai sawah, pekarangan, ternak, harta benda (emas atau perak) dan lain sebagainya; dan e) permasalahan dari kerentanan usaha (kemiskinan potensial/ produktif) artinya mereka menjadi tidak miskin apabila dimungkinkan adanya pinjaman usaha atau akses usaha.

Penyebab kemiskinan desa;
Pengaruh faktor pendidikan yang rendah
Ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian
Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar
Kebijakan pembangunan perkotaan sehingga mendorong orang desa ke kota
Pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional
Rendahnya produktifitas dan pembentukan modal
Budaya menabung yang belum berkembang
Tata pemerintahan yang buruk
Tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup
Rendahnya jaminan untuk kesehatan

LANGKAH-LANGKAH
PENDATAAN RTM PARTISIPATIF

Masyarakat merumuskan sendiri ciri-ciri RTM
Ciri-ciri dirumuskan menjadi kriteria
Pendataan berdasarkan kriteria dan kategori
Data RTM digunakan untuk menyusun peta sosial dusun, penulisan usulan, verifikasi usulan, dan penentuan prioritas usulan dalam musyawarah antar desa

KETERANGAN :
Kepala Rumah Tangga tidak sama dengan Kepala Keluarga secara administratif (KK)
Kepala Rumah Tangga adalah penanggung jawab keluarga atau yang hidup dalam satu tungku (dapur)
NO
Kondisi keluarga
Rumah Tangga
Jumlah Jiwa
Keterangan

1.Karjono sudah RT dan kerja
2.Mulyoto sudah RT dan kerja
3.Bowo sudah RT dan kerja
4.Sofan bujangan dan sekolah
KARJONO
3 jiwa
Karjono, Ulfa, Sofan
MULYOTO
4 Jiwa
Mulyoto,Anita,Teguh
B O W O
3 jiwa
Bowo, Wiwin, Tatag

1.Karjono sudah RT dan kerja
2.Sofan bujangan dan sekolah
3.Bowo sudah RT dan nganggur
4.Mulyoto sudah RT dan kerja
KARJONO
6 jiwa
Karjono, Ulfa, Sofan, Bowo, Wiwin, Tatag
MULYOTO
4 jiwa
Mulyoto, Anita, Imam, Teguh

1.Mulyoto sudah RT dan kerja
2.Bowo sudah RT dan Kerja
3.Sofan bujang dan sekolah
4.Karjono dan Ulfa jompo tanggungan Bowo
MULYOTO
4 jiwa
Mulyoto, Anita, Imam, Teguh
BOWO
6 jiwa
Bowo, Rina, Tatag, Sofan, Karjono dan Ulfa.

Dari kasus diatas sudah bisa dicermati bahwa diwilayah sekitar kita seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk hidup secara layak, yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Definisi ini bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator Rumah Tangga Miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan 14 indikator sebagai kriteria dalam menilai kesejahteraan ditingkat masyarakat. Sesuai SE Gub Jateng No.410/0463 Data dasar Pronangkis Jateng adalah Data RTM versi BPS, sedangkan data RTM Partisipatip sebagai suplemen agar lebih sinergis dan terarah.
Adapun perbandingan indikator kemiskinan Versi BPS dengan Pendataan Partisipatif Kab. Purworejo (yang dihimpun dari 4 Kecamatan alokasi PPK) adalah :

INDIKATOR KEMISKINAN BPS
INDIKATOR KEMISKINAN PARTISIPATIF PWR
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2

2.Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3.Jenis dinding bangunan tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plaster
4.Tidak memilik fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain

5.Sumber air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai air hujan
6.Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik

7.Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8.Frekuensi pembelian daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu
9.Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari

10.Hanya membeli satu steel pakaian baru dalam satu tahun
11.Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik

12.Sumber penghasilan rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan < 0.5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh, atau pekerjaan lainnyadengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan

13.Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga :tidak sekolah/ tidak tamat SD/hanya SD

14.Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, atau barang modal lainnya

Indikator tambahan pada pendataan BPS TA 2008 :
15.Pernah menerima kredit usaha (UKM/UMKM) setahun (termasuk variabel intervensi ?????)

16.Status penguasaan bangunan tempat tinggal yg ditempati (milik sendiri/sewa/bebas sewa)
17.Jenis atap bangunan tempat tinggal terluas (sirap/genteng/seng/asbes dg kondisi jelek/kualitas rendah atau ijuk/rumbia)
Memenuhi kebutuhan sehari-hari sering berhutang(saudara/tetangga tanpa bunga, rentenir/pegadaian)

1.Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per jiwa
2.Kepemilikan rumah : Tidak punya rumah, numpang atau kontrak
3.Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/pleter
4.Jenis dinding bangunan tempat tinggal dari bambu/ kayu berkualitas rendah/tembok rusak 60 %
5.Tidak memilik fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain (MCK Umum)
6.Sumber air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai air hujan
7.Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik/ tidak punya meter sendiri/ nyalur
8.Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
9.Frekuensi pembelian daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu per anggota keluarga
10.Frekuensi makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari dan tidak memenuhi standar gizi untuk setiap anggota keluarga
11.Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga
12.Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik, (biaya pengobatan dan biaya transportasi, serta kompensasi menunggu)
13.Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan < 0.5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh, atau pekerjaan lainnyadengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan
14.Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga :tidak sekolah/ tidak tamat SD/hanya SD
15.Tidak sanggup menyekolahkan anak sampai ke jenjang SMP (pendidikan dasar 9 tahun)
16.Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, atau barang modal lainnya

PNPM-MD: PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (bag: 1)

PNPM-MD KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

LOGO PNPM-MD (BULETIN)

I. Pendahuluan

Pengalaman yang telah lalu, program-program pembangunan banyak diturunkan “dari atas” dan masyarakat tinggal melaksanakan. Program itu direncanakan oleh lembaga penyelenggara program tanpa melibatkan secara langsung warga masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Kita menyadari bahwa perencanaan program semestinya dimulai dengan suatu “penjajagan kebutuhan” (need assessment) masyarakat, namun hal itu sering dilaksanakan hanya berdasarkan suatu survei (penelitian konvensional) yang dilakukan oleh petugas lembaga, atau oleh ahli-ali dari lembaga penelitian atau perguruan tinggi.

Berbagai kritik sering dilontarkan terhadap pola pengembangan program yang masih “diturunkan dari atas ke bawah” seperti itu. Kritik itu antara lain:
1.Kritik dalam pola tersebut sering terjadi kesenjangan antara peneliti/para pemrakarsa dan para pelaksanan program. Penelitian yang terlalu bersifat akademis seringkali diwarnai wawasan, pikiran, dan pandangan peneliti sendiri, yang sering tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan sendirinya program yang disusun berdasarkan penelitian itu akan berangkat dari asumsi yang keliru, sehingga programnya tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat.
2.Kritik lain adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam program yang diturunkan berupa paket hanya sekedar sebagai pelaksana, masyarakat tidak merasa sebagai “pemilik program” karena mereka seringkali tidak melihat hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan dan program yang akhirnya diturunkan. Dengan sendirinya dukungan masyarakat terhadap program-program seperti itu akan sangat pura-pura, demilkan pula partisipasi mereka.
3.Kritik yang lain lagi adalah keterlibatan masyarakat hanya sebagai pelaksana saja kurang mendidik dan kurang menjamin keberlanjutan program karena prakarsa selalu dating dari “luar”, dan ketrampilan analitis, perencanaan, dan pengorganisasian tetap dimiliki oleh “orang luar”.

Sebenarnya jika masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan proses (dari survei awal sampai perencanaan dan pengorganisasian kegiatan program, selain program itu akan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan rasa kepemilikan warga masyarakat terhadap program akan lebih tinggi, juga ketrampilan analisis dan perencanaan tadi teralihkan kepada masyarakat. Dengan demikian di masa yang akan datang secara bertahap ketergantungan pada pihak “luar” dalam pengambilan prakarsa dan perumusan program akan bisa dikurangi.

II. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung).
Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu:
1.Terhidar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan rakyat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.
2.Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.
3.Meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Perencanaan pembangunan partisipatif akan berjalan dengan baik apabila prakondisi yang diperlukan dapat terpenuhi. Setidaknya ada enam prinsip dasar dalam perencanaan partisipatif, yaitu :
a.Saling percaya.
Diantara semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling percaya, saling mengenal dan dapat bekerjasama. Untuk menumbuhkan rasa saling percaya dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan.
b.Kesetaraan.
Prinsip kesetaraan dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya perasaan tertekan (bhs. Jawa; rikuh atau ewuh-pekewuh).
c.Demokratis.
Prinsip demokrasi menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan bersama, bukan meripakan rekayasa kelompok tertentu.
d.Nyata.
Perencanaan hendaknya didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas keberadaanya atau kepalsuan (fiktif).
e.Taat asas dalam berpikir.
Prinsip ini menghendaki dalam penyusunan perencanaan harus menggunakan cara berpikir obyektif, runtut dan mantap.
f.Terfokus pada kepentingan warga masyarakat.
Perencanaan pembangunan hendaknya disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan keidupan masyarakat. Perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan nyata masyarakat, akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan desa harus dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah dengan melibatkan seluruh unsure pelaku pembanguan di wilayah setempat. Unsur pelaku pembangunan desa tersebut meliputi elemen-elemen warga masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, aparatur pemerintah desa, aparatur pemerintah kabupaten (khususnya SKPD terkait), LSM dan institusi lain yang terkait. Proses penyusunan perencanaan pembangunan seperti inilah yang dimaksudkan sebagai perencanaan pembangunan partisipatif.

Penyusunan perencanaan pembanguan desa harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, rencana pembangunan desa itu harus disusun berdasarkan kenyataan yang ada di desa, baik itu berupa masalah maupun potensi yang dimiliki desa. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa yang tersusun dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bukan sekedar daftar keinginan yang jauh dari kenyataan dan kemampuan untuk mewujudkannya.

III. Metode Perencanaan Partisipatif

Berbagai metode perencanaan partisipatif yang langsung melibatkan peran serta masyarakat antara lain :
1.Metode ZOPP, yaitu perencanaan proyek yang berorientasi pada tujuan. ZOPP adalah singkatan dari:
a.Ziel, berarti tujuan.
b.Orienterte, yang berarti berorientasi.
c.Projekt, berarti proyek.
d.Plannung, berarti perencanaan.

Perencanaan partisipatif melalui metode ZOPP ini dilakukan dengan menggunakan empat alat kajian dalam rangka mengkaji keadaan desa, yaitu :
a.Kajian permasalahan; dimaksudkan untuk menyidik masalah-masalah yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan.
b.Kajian tujuan; untuk meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut.
c.Kajian alternatif (pilihan-pilihan); untuk menetapkan pendekatan proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil.
d.Kajian peran; untuk mendata berbagai pihak (lembaga, kelompok masyarakat dsb) yang terkait dengan proyek, selanjutnya mengkaji kepentingan dan potensi.

Melalui penggunaan alat kajian itu maka metode ZOPP bertujuan untuk mengembangkan rencana proyek yang taat asas dalam suatu kerangka logis.

Metode ZOPP, dalam penerapannya dapat dikenali dari ciri-ciri utamanya, yaitu:
a. Adanya kerja kelompok. Perencanaan dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan proyek (mencirikan keterbukaan).
b. Adanya peragaan; pada setiap tahap dalam perencanaan direkam secara serentak dan lengkap serta dipaparkan agar semua pihak selalu mengetahui perkembangan perencanaan secara jelas (mencirikan keterbukaan).
c. Adanya kepemanduan; yakni kerjasama dalam penyusunan perencanaan diperlancar oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terkait dengan proyek, tetapi membantu untuk mencapai mufakat (mencirikan kepemanduan).
Perencanaan dengan metode ZOPP mempunyai kegunaan untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek, merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Mutu hasil perencanaan ini sangat tergantung pada informasi yang tersedia dan yang diberikan.

2.Metode Participatory Rural Appraisal (PRA)
Ini dimaksudkan sebagai metode pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa sendiri. Pengertian belajar di sini mempunyai arti luas, karena meliputi juga kegiatan mengkaji, merencanakan, dan bertindak. Penggunaan metode PRA dimaksudkan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.
Dalam metode PRA ini dikenal adanya teknik-teknik penggalian masalah sampai dengan teknik pemecahan masalah. Dalam Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan metode PRA ini.
BERSAMBUNG;

PNPM-MD: SEKILAS PEDOMAN SINGKAT ADMINISTRASI PELAKSANAAN PRASARANA DI DESA

PNPM-MD KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

LOGO PNPM-MD (BULETIN)

I. PRINSIP DASAR
A.Administrasi dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
B.TPK mengerjakan administrasi secara terbuka
C.Pelaksanaan administrasi pelaksanaan dikerjakan secara disiplin
II. TUJUAN ADMINISTRASI
A.Untuk mendapatkan hasil pelaksanaan yang tertib.
B.Tiap saat dapat diketahui jumlah penerimaan dan pengeluaran dana Kegiatan Pelaksanaan.
C.Sebagai pertanggunganjawaban terhadap pemeriksaan dari masyarakat, Konsultan, Tim Koordinasi atau Instansi yang berwenang.
D.Untuk pengendalian, baik jumlah volume pekerjaan maupun penggunaan dananya.
III. KETENAGAKERJAAN
A.Semua orang yang bekerja, dibiayai dan juga termasuk kerja bakti/gotong royong/swadaya harus dicatat pada Buku Kegiatan Pelaksanaan.
B.Utuk pemakaian tenaga yang dibiayai maka pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Sistem Harian dan Sistem Upah Borongan (Upah yang diborongkan).
IV. SUMBER DANA
A.Setiap penerimaan dana dari manapun asalnya, TPK menyiapkan kuitansi penerimaan sesuai jumlah dana yang diterima. Kemudian dana tersebut dicatat oleh Bendahara TPK dan dilaporkan UPK, PJOK dan Konsultan.
B.Untuk penarikan dana, TPK menyiapkan kuitansi, dan Rencana Penggunaan Dana / Laporan Penggunaan Dana yang telah diperiksa dan disepakati.
C.Penarikan dana dari UPK harus sesuai dengan kebutuhan yang segera dibayarkan dan dicantumkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD), dan bila ada kelebihan/sisa pemakaian wajib dilaporkan ke Bendahara TPK untuk disimpan kembali.
D.Bukti pembayaran oleh UPK harus disimpan dan segera di bukukan pada Buku Kas Umum..
V. PEMBUKUAN
A.TPK wajib membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dana secara terperinci selambat-lambatnya satu hari sesudah dilakukan transaksi.
B.Pembukuan dilakukan sesuai FORM tersedia .
C.Pembukuan ditutup setiap akhir bulan pada tanggal yang tetap ditandatangani oleh Bendahara, dan Ketua, dan diketahui wakil masyarakat
D.Bukti-bukti pembayaran / kuitansi diberi nomor sesuai nomor bukti pada Buku Kas Umum.
E.Setiap bukti pengeluaran dan pemasukan dijilid beserta lampiran bukti-bukti pambayaran dan nota-nota penerimaan barang sesuai urutan nomor bukti, untuk disimpan di TPK.
F.Didalam Buku Kas Umum tidak boleh ada Tip-Ex atau penghapusan. Jika ada kesalahan, dicoret dan dikoreksi, kemudian diparaf oleh Bendahara.
G.Semua bukti-bukti disimpan di TPK.
H.Pembukuan dan bukti-bukti dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh masyarakat, Konsultan ataupun instansi yang berwenang.
VI. PELAPORAN
A.TPK wajib membuat laporan bulanan yang terdiri :
Laporan Kegiatan Pelaksanaan
Laporan Fisik dan Biaya
B.Laporan dibuat oleh sekretaris TPK dan ditandatangani oleh Ketua, kemudian dikirim kepada UPK dan FK/FT
VII. PENGARSIPAN
A.TPK wajib menyimpan arsip kegiatan dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh siapa saja yang perlu informasi tentang kegiatan Pelaksanaan.
B.Dokumen yang harus disimpan yaitu 7 Map, sesuai pada Formulir Administrasi Desa, diantaranya:
Berita Acara Pembentukan TPK beserta Struktur Organisasi
Berita Acara Penetapan TPK
Rencana Pelaksanaan
Notulen-notulen rapat
Buku Kas Umum, bukti pengeluaran dan penerimaan dana, termasuk pinjaman/ pelunasan (jika ada)
Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan
Dokumen lainnya.
VIII. KETERBUKAAN (TRANSPARANSI)
A.TPK wajib memasang dan mengumumkan kepada masyarakat pemanfaat prasarana tentang rencana Pelaksanaan.
B.Keputusan-keputusan penting harus dilaksanakan oleh masyarakat dan TPK
C.Bagi desa yang belum terbentuk TPK, maka Konsultan wajib memberi penjelasan (sosialisasi) masalah Pelaksanaan prasarana desa kepada semua lapisan masyarakat, khususnya pemanfaat, dan membentuk TPK sesuai ketentuan yang berlaku di PPK.
D.Bagi desa yang sudah terbentuk TPK, maka konsultan wajib melakukan pemantauan, pemeriksaan kinerja TPK dan apakah sudah terdapat administrasi pelaksanaan kegiatan.

PNPM-MD: PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN STATUS KEMAJUAN FISIK, BIAYA DAN HOK PRASARANA

PNPM-MD KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

LOGO PNPM-MD (BULETIN)

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR :
LAPORAN STATUS KEMAJUAN FISIK, BIAYA DAN HOK PRASARANA

1.Dilaporkan tiap bulan.
2.Sebelum mengisi kolom Formulir, harus ditulis nama Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan,
3.Kolom 1; diisi nomor urut sesuai Desa
4.Kolom 2 dan 3 diisi nama Desa dan jenis prasarana/sarana
5.Kolom 4, Rencana Fisik,
P (Panjang dalam meter) diisi dengan volume target panjang prasarana.
L (Lebar dalam meter) diisi dengan volume target lebar prasarana.
T (Tebal/Tinggi dalam meter) diisi dengan volume target Tebal/Tinggi prasarana.
BG (Bangunan dalam unit) diisi dengan jumlah target unit prasarana.
6.Kolom (5,6,7) Rencana Biaya total dan rencana Sumber Biaya PPK diisi sesuai dengan nilai biaya PPK dan swadaya dalam rupiah berasal dari Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya, SPC/RAB (tidak termasuk 3% TPK dan 2 % UPK)
7.Kolom 8, Realisasi Fisik:
P (Panjang dalam meter) diisi dengan volume realisasi panjang prasarana.
L (Lebar dalam meter) diisi dengan volume realiasasi lebar prasarana.
T (Tebal/Tinggi dalam meter) diisi dengan volume realisasi Tebal/Tinggi prasarana.
Kolom 9; BG (Bangunan dalam unit) diisi dengan jumlah realisasi unit prasarana.
Kolom 10; % diisi dengan % realisasi tertimbang.
8.Kolom Realisasi Sumber Biaya PPK (11,12,13) diisi sesuai dengan realisai total biaya PPK yang dicapai dan rencana sumber biaya diisi biaya PPK dan swadaya dalam rupiah berasal dari Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (tidak termasuk 3% TPK dan 2 % UPK)
9.Kolom 14; Penarikan Dana dari UPK, diisi sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam rupiah (termasuk 3% TPK dan 2 % UPK).
10.Kolom 15 Realisasi HOK diisi akumulasi realisasi jumlah HOK (bulan lalu + Bulan ini)
11.Kolom Realisasi Angkatan Kerja
Kolom 16; Laki-laki diisi akumulasi jumlah persentase penduduk Laki-laki yang pernah bekerja di PPK terhadap jumlah angkatan kerja (laki-laki dan Perempuan.
Kolom 17; Perempuan diisi akumulasi jumlah persentase penduduk Perempuan yang pernah bekerja di PPK terhadap jumlah angkatan kerja (laki-laki dan Perempuan).
Kolom 18; Kurang Mampu diisi akumulasi jumlah persentase penduduk Kurang Mampu yang pernah bekerja di PPK terhadap jumlah angkatan kerja (laki-laki dan Perempuan).
Kolom 19; Jumlah Orang diisi akumulasi jumlah orang penduduk (Laki-laki dan Perempuan) yang pernah bekerja di PPK dihitung 1 (satu) kali saja seperti sensus. (angkatan kerja swadaya tidak dihitung).
12.Kolom 20, Jumlah Berita Acara Revisi, diisi akumulasi jumlah BA Acara Revisi
7 POINT (MINIMAL)
PEMERIKSAAN ULANG ATAS LAPORAN PRASARANA

1.HOK tidak sinkron dengan angkatan kerja

2.Jumlah orang miskin (RTM) melebihi jumlah penduduk

3.Biaya operasional melebihi jatah

4.Tingkat detail prasarana tidak sesuai (terlalu banyak atau sedikit)

5.Istilah atau satuan tidak standar

6.Salah hitung

7.Lembar kerja untuk laporan bulanan tidak dilampirkan
PEMERIKSAAN

a.Pemeriksaan Kualitas Fisik Pekerjaan

Pemeriksaan kualitas fisik di lapangan, menggunakan beberapa formulir pemeriksaan, antara lain pemeriksaan mutu konstruksi dan dimensi. Perlu masyarakat menyadari bahwa prasarana yang dibangun adalah untuk kepentingan mereka, bukan proyek pemerintah atau untuk orang lain, dengan demikian masyarakat akan berusaha melaksanakan kegiatan konstruksi dengan kualitas yang baik, karena akan memberikan manfaat dalam waktu yang panjang.

FT memberikan bimbingan teknis bagaimana pengelolaan pelaksanaan konstruksi, serta cara-cara melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai dengan ketentuan.

Sangat diperlukan ketegasan dari FT sejak mulai pelaksanaan.

Formulir Pemeriksaan Fisik Lapangan, diisi oleh FT, atau orang lain yang mempunyai keahlian dalam bidang teknis yang bersangkutan.

Blangko formulir telah disediakan pada Form PTO – Pemeriksaan Fisik Prasarana.

Untuk penilaian kualitas teknis diuraikan hal-hal yang harus diperiksa menurut jenis prasarana. Untuk setiap hal tersebut, penilai memilih satu dari lima kategori penilaian, yaitu:

Cukup Jika kualitas telah memenuhi segala syarat teknis

Agak kurang Jika terdapat kesalahan atau kekurangan kecil yang harus diperbaiki untuk memenuhi syarat teknis

Kurang Jika masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki

Belum diperiksa Jika hal tersebut belum dikerjakan, atau pemeriksa belum dapat melihat dan menilai hal tersebut

Tidak ada Jika hal tersebut tidak ada pada prasarana yang sedang dilaksanakan, misalnya untuk penilaian gorong-gorong ternyata tidak ada gorong-gorong

Informasi mengenai standar kualitas yang ditentukan dapat dipelajari dari Petunjuk Teknis. Yang diharapkan adalah kualitas yang memenuhi standar dan tahan lama.

Pada Form PTO disediakan petunjuk singkat mengenai hal-hal yang diperiksa dengan cara yang digunakan untuk menilai setiap item.

Formulir-formulir yang telah diisi diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan arsip pemeriksa agar mereka dapat meningkatkan kualitas dan memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang baik.

b.Pemeriksaan Kualitas Manajemen Konstruksi

Keberhasilan pelaksanaan pekerjaan administrasi dan fisik proyek tergantung pada bagaimana Tim Pengelola Kegiatan dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, dibawah bimbingan dan bantuan FT.

Penggunaan Ceklis Manajemen Konstruksi ini dimaksudkan untuk menilai apakah Tim Pengelola Kegiatan telah mengerti dan melaksanakan tugasnya dengan baik, yang mencakup kegiatan persiapan pelaksanaan, mengatur pelaksanaan di lapangan dan mengendalikan pelaksanaan proyek.

Dari hasil penilaian ini akan mendorong proses alih pengetahuan dalam pengelolaan proyek dari FT ke Tim Pengelola Kegiatan yang pada akhirnya dalam banyak hal keputusan-keputusan dapat diambil dan diputuskan oleh Tim Pengelola Kegiatan sendiri dengan didasari pengetahuan dan pemahaman yang benar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Ceklis Manajemen Konstruksi dapat diisi oleh FT, KMT dan PJOK. Blangko formulir telah disediakan pada Form PTO – Pemeriksaan Kualitas Manajemen Konstruksi. Nama, pemeriksa dan tanggal pemeriksaan dicatat pada bagian bawah dan persentase kemajuan kegiatan dicatat pada bagian atas.

Untuk penilaian kualitas pengelolaan diuraikan hal-hal yang harus diperiksa menurut jenis kegiatan. Untuk setiap hal tersebut, penilai memilih satu dari empat kategori penilaian, yaitu:

Cukup Jika kualitas telah memenuhi sesuai dengan persyaratan teknis
Agak kurang Jika terdapat kesalahan atau kekurangan kecil yang harus diperbaiki untuk memenuhi sesuai persyaratan teknis

Kurang Jika masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki
Tidak ada Jika hal tersebut tidak ada atau belum dilaksanakan

Pada lampiran disediakan petunjuk-petunjuk singkat mengenai hal-hal yang diperiksa dengan cara yang digunakan untuk menilai setiap item.
Ceklis yang telah diisi diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan arsip pemeriksa agar mereka dapat meningkatkan kualitas dan memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang baik.

PNPM-MD: SEKILAS PEDOMAN SINGKAT ADMINISTRASI PELAKSANAAN PRASARANA DI DESA

PNPM-MD KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

LOGO PNPM-MD (BULETIN)

I. PRINSIP DASAR
A.Administrasi dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
B.TPK mengerjakan administrasi secara terbuka
C.Pelaksanaan administrasi pelaksanaan dikerjakan secara disiplin
II. TUJUAN ADMINISTRASI
A.Untuk mendapatkan hasil pelaksanaan yang tertib.
B.Tiap saat dapat diketahui jumlah penerimaan dan pengeluaran dana Kegiatan Pelaksanaan.
C.Sebagai pertanggunganjawaban terhadap pemeriksaan dari masyarakat, Konsultan, Tim Koordinasi atau Instansi yang berwenang.
D.Untuk pengendalian, baik jumlah volume pekerjaan maupun penggunaan dananya.
III. KETENAGAKERJAAN
A.Semua orang yang bekerja, dibiayai dan juga termasuk kerja bakti/gotong royong/swadaya harus dicatat pada Buku Kegiatan Pelaksanaan.
B.Utuk pemakaian tenaga yang dibiayai maka pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Sistem Harian dan Sistem Upah Borongan (Upah yang diborongkan).
IV. SUMBER DANA
A.Setiap penerimaan dana dari manapun asalnya, TPK menyiapkan kuitansi penerimaan sesuai jumlah dana yang diterima. Kemudian dana tersebut dicatat oleh Bendahara TPK dan dilaporkan UPK, PJOK dan Konsultan.
B.Untuk penarikan dana, TPK menyiapkan kuitansi, dan Rencana Penggunaan Dana / Laporan Penggunaan Dana yang telah diperiksa dan disepakati.
C.Penarikan dana dari UPK harus sesuai dengan kebutuhan yang segera dibayarkan dan dicantumkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD), dan bila ada kelebihan/sisa pemakaian wajib dilaporkan ke Bendahara TPK untuk disimpan kembali.
D.Bukti pembayaran oleh UPK harus disimpan dan segera di bukukan pada Buku Kas Umum..
V. PEMBUKUAN
A.TPK wajib membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dana secara terperinci selambat-lambatnya satu hari sesudah dilakukan transaksi.
B.Pembukuan dilakukan sesuai FORM tersedia .
C.Pembukuan ditutup setiap akhir bulan pada tanggal yang tetap ditandatangani oleh Bendahara, dan Ketua, dan diketahui wakil masyarakat
D.Bukti-bukti pembayaran / kuitansi diberi nomor sesuai nomor bukti pada Buku Kas Umum.
E.Setiap bukti pengeluaran dan pemasukan dijilid beserta lampiran bukti-bukti pambayaran dan nota-nota penerimaan barang sesuai urutan nomor bukti, untuk disimpan di TPK.
F.Didalam Buku Kas Umum tidak boleh ada Tip-Ex atau penghapusan. Jika ada kesalahan, dicoret dan dikoreksi, kemudian diparaf oleh Bendahara.
G.Semua bukti-bukti disimpan di TPK.
H.Pembukuan dan bukti-bukti dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh masyarakat, Konsultan ataupun instansi yang berwenang.
VI. PELAPORAN
A.TPK wajib membuat laporan bulanan yang terdiri :
Laporan Kegiatan Pelaksanaan
Laporan Fisik dan Biaya
B.Laporan dibuat oleh sekretaris TPK dan ditandatangani oleh Ketua, kemudian dikirim kepada UPK dan FK/FT
VII. PENGARSIPAN
A.TPK wajib menyimpan arsip kegiatan dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh siapa saja yang perlu informasi tentang kegiatan Pelaksanaan.
B.Dokumen yang harus disimpan yaitu 7 Map, sesuai pada Formulir Administrasi Desa, diantaranya:
Berita Acara Pembentukan TPK beserta Struktur Organisasi
Berita Acara Penetapan TPK
Rencana Pelaksanaan
Notulen-notulen rapat
Buku Kas Umum, bukti pengeluaran dan penerimaan dana, termasuk pinjaman/ pelunasan (jika ada)
Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan
Dokumen lainnya.
VIII. KETERBUKAAN (TRANSPARANSI)
A.TPK wajib memasang dan mengumumkan kepada masyarakat pemanfaat prasarana tentang rencana Pelaksanaan.
B.Keputusan-keputusan penting harus dilaksanakan oleh masyarakat dan TPK
C.Bagi desa yang belum terbentuk TPK, maka Konsultan wajib memberi penjelasan (sosialisasi) masalah Pelaksanaan prasarana desa kepada semua lapisan masyarakat, khususnya pemanfaat, dan membentuk TPK sesuai ketentuan yang berlaku di PPK.
D.Bagi desa yang sudah terbentuk TPK, maka konsultan wajib melakukan pemantauan, pemeriksaan kinerja TPK dan apakah sudah terdapat administrasi pelaksanaan kegiatan.

PNPM-MD KAB. PURWOREJO: SEKILAS PETUNJUK PEMERIKSAAN DESAIN DAN RAB

PNPM-MD KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

LOGO PNPM-MD (BULETIN)


PETUNJUK PEMERIKSAAN DESAIN DAN RAB

HAL – HAL YANG HARUS DIPERIKSA
Sepuluh item dibawah ini dipilih karena sangat diperlukan untuk menilai kelayakan desain. Yang diperiksa termasuk semua gambar desain, take off sheets dan RAB. Rata – rata item tersebut masih bersifat umum, karena kebutuhan berbeda – beda tergantung jenis dan kegiatan.

Dibawah ini terdapat keterangan ke – 10 item yang harus diperiksa . Barangkali pemeriksa akan ketemu masalah atau pertanyaan diluar sepuluh item ini. Jika ada, masalah dan tindakan yang diiperlukan diuraikan dalam formulir.

Item Yang Diperiksa

Keterangan
Lokasi Jelas pada Peta
Minimal ada peta desa yang menunjukkan lokasi prasarana yang akan dibangun, agar mudah dicari dilapangan. Peta tersebut seharusnya dilengkapi detai-detail yang relevan, misalnya lokasi kampung, sungai dan akses utama. Alangkah baik bila ada peta kecamatan yang menunjukkan lokasi desa. Peta boleh diambil dari usulan (jika lengkap dan jelas), tetapi harus menjadi satu bagian dari desain tanpa harus membuka proposal kembali.
Lokasi Prasarana Tepat
Barangkali dari gambar denah atau peta kelihatan lokasi prasarana kurang tepat, baik dari pandangan teknis maupun aturan. Dari pandangan teknis termasuk hal-hal seperti jembatan yag diletakkan ditikungan sungai , jalan yang tidak akan berfungsi karena belum ada jembatan, atau pasar yang jauh dari tempat ramai. Dari pandangan aturan , terdapat prasarana yang merupakan satu kesatuan.
Lokasi Perlengkapan Jelas
Menurut RAB dan gambar detail, prasarana yang dibangun dilengkapi dengan berbagai struktur: tembok penahan tanah, gorong-gorong, bangunan bagi (irigasi), tempat pembuangan sampah dan MCK (pasar), septic tank (MCK), pelepas tekanan (air bersih), dan sebagainya. Perlengkapan ini harus jelas di gambar denah agar, dibangun sesuai dengan rencana. Kalau tidak ditunjuk, barangkali gorong-gorong yang besar dan kecil tertukar dan salah tempat.
Perhitungan teknis jelas dan tepat
Untuk banyak hal perlu perhitungan-perhitungan yang dicantumkan pada take off sheets. Hal ini termasuk perhitungan stabilitas tembok penahan atau abutmen jembatan, debit air pada tiap titik di suatu jaringan air bersih, kebutuhan air untuk irigasi, besarnya septic tank yang diperlukan , kekuatan jembatan dan ukuran gelagar yang diperlukan dan sebagainya.
Gambar Detail Cukup
Gambar detail adalah pedoman kontruksi sesuatu bangunan . Gambar detail termasuk gambar tipikal, detail penulangan besi , ukuran bangunan, detail atap pasar, detail rumah pompa, detail septic tank dan peresapan , datail lantai jembatan dan sebagainya. Jika kemungkinan ada kesalahan kontruksi atau ada kemungkinan ada metode alternative, harus ada gambar detail tersendiri – tidak hanya di take off sheets.
Demensi dan Spesifikasi Lengkap
Tim desa, FD dan Mandor harus tahu seluruh dimensi yang ada disuatu bangunan, tanpa menghitung melalui data volume yang ada di RAB. Begitu pula tentang – spesifikasi bangunan dibuat dari bahan apa dengan ukuran berapa ? . Jika metode kerja mempunyai urutan atau langkah – langkah tertentu, harus masuk dalam gambar desain.
Pemilihan Jenis Kontruksi
Untuk membangun suatu struktur, kadang-kadang terdapat beberapa jenis kontruksi yang dapat digunakan karena kriteria-kriteria dan aturan yang ada. Apakah misalnya menggunakan gelagar beton yang lebih panjang dari pada batas maksimal 6 meter ?Apakah menggunakan pipa resapan didaerah yg air tanah cukup tinggi? Apakah menggunakan jenis pipa yang betul ?. Apakah jenis atap pasar betul atau aturan lalu lintas di pasar cukup teratur?Apakah jenis tembok penahan tanah cukup kuat ?.

Volume Sesuai
FT/PL dapat menghitung sebagian dari angka-angka yang ada RAB untuk melihat apakah perhitungan volume sesuai dengan gambar. Yang dihitung termasuk semua komponen yang relative besar biayanya, misalnya batu dan pasir untuk jalan telford. Seharusnya perhitungan oleh FT/PL tidak jauh dari angka yang ada di RAB, karena kalau jauh berbeda berarti memakai rumus yang berbeda, atau mungkin tidak masuk factor loss. Jumlah buis beton dapat dihitung langsung, serta profil baja.

Harga Wajar
FT harus memiliki daftar harga wajar untuk wilayahnya . Apakah lokasi ini menggunakan harga jauh berbeda denagan lokasi lain, mengingat perbedaan dalam ongkos kirim ? Begitu pula harga semen dan baja dan biaya untuk tenaga kerja.

Penggunaan Peralatan
Wajar
Jika alat besar dignakan, harus menjawab dua pertanyaan. Apakah alat tersebut diperlukan , dan apakah volume pemakainnya wajar ?. Untuk alas an-alasan pemakainnya seharusnya ada format tersendiri kecuali untuk mesin gilas untuk memadatkan jalan. Perhitungan penggunaan alat seharusnya terdapat di take off sheets. Apakah penggunaan ini proposional dengan lokasi lain ?. Apakah mobilisasi dioptimalkan antar lokasi yang berdekatan.

  • Blog Stats

    • 862,336 hits
  • Arsip

  • Kategori

  • Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

    Bergabunglah dengan 17 pengikut lainnya.

  • Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.